Jember Hari Ini – Wakil Bupati Jember, Abdul Muqit Arief, menilai pemerintahan MZA Djalal cenderung menyepelekan urusan pendataan. Hal itu terlihat pada data yang tertera dalam Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan data pada masing-masing dinas. Akibatnya, kata Muqit, data dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) banyak yang tidak jelas dan menuai kritik dari Pansus DPRD pada forum konsultasi, beberapa hari yang lalu.
Muqit menceritakan saat forum pemaparan, hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kebingungan saat ditanyakan data-data yang dibutuhkan seperti data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), angka pengangguran, angka kemiskinan, data guru ngaji, data penerima raskin, dan data-data yang lain-lain.
Muqit mengaku sudah berupaya untuk mengikuti alur penyusunan RPJMD bersama bupati sejak awal hingga akhir. Proses untuk validasi data akan terus dilakukan hingga pembahasan bersama DPRD mendatang, namun Muqit berharap DPRD dapat memberikan kritik secara obyektif untuk kepentingan masyarakat Jember selama 5 tahun kedepan.
Muqit menambahkan, proses penyusunan RPJMD akan menjadi salah satu tolak ukur penilaian kepada seluruh skpd yang bekerja selama periode kemarin, dan menjadi pertimbangan untuk diberikan jabatan kembali pada pemerintahan berikutnya. (Fian)
