Jember Hari Ini – Untuk mengurangi beban APBN, pemerintah berencana menarik subsidi LPG 3 kilogram. Hal itu dilakukan karena perbandingan harga gas LPG bersubsidi dengan non subsidi sangat jauh, sehingga rawan menyebabkan kecurangan.
Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Hariyadi, menyebutkan banyak kasus agen yang mengoplos gas LPG bersubsidi ke non subsidi karena selisih harganya yang terlalu jauh tersebut. Kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi terjadi hampir di semua daerah. Akibatnya, banyak warga mampu yang seharusnya menggunakan LPG non subsidi beralih menggunakan LPG 3 kilogram yang bersubsidi. Padahal, subsidi bahan bakar seharusnya hanya dinikmati warga miskin.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, subsidi gas LPG menjadi beban APBN yang pada saat ini sedang krisis. Pertamina kemudian mengusulkan kepada komisi 7 DPR, untuk mencabut subsidi gas LPG 3 kilogram tersebut. Sebagai kompensasinya, pemerintah menyiapkan solusi bagi warga miskin, dengan egeri gas alam atau gas bumi, yang harganya lebih terjangkau, separuh dari harga LPG. (Fath)