Musda PAN Jember yang tadinya dikabarkan menemui jalan buntu dinyatakan sudah final. Pernyataan itu disampaikan Wakil ketua DPW PAN Jawa Timur, Ali Muthi. “Tidak ada intevensi dari luar”, kata pak Ali Muthi. Kalau ada, itu bukan intervensi melainkan saran.
Sudah menjadi pengetahuan umum, setiap pemilihan ketua dan pengurus partai nyaris selalu diwarnai dinamika yang acapkali mengarah pada konflik dengan intensitas yang bisa dianggap menggangu dan mengusik partai bersangkutan. Beberapa peristiwa malah memperlihatkan intensitas perebutan kursi ketua diwarnai adu jotos. Beberapa yang lain mengarah pada perusakan.
Karena wilayah komunitas politik begitu luas serta perkembangan penduduk yang sedemikian rupa, demokrasi langsung seperti negara kota pada zaman Yunani kuno tidak bisa lagi diterapkan. Pada perkembangan berikutnya, partai politik muncul sebagai instrumen demokrasi. Instrumen yang menjalankan fungsi menghimpun dan memperjuangkan aspirasi warga. Orang pintar menyebut fungsi itu sebagai fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan. Maksudnya tentu saja kepentingan konstituen.
Tetapi kecenderungan yang terjadi adalah parpol cenderung oligarkis. Hitam putihnya parpol tidak lagi ditentukan oleh pengikutnya, melainkan oleh pengurusnya. Parpol juga cenderung menjadi pelayan bagi diri sendiri. Sementara fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan bagi pengikutnya memudar. Derajat keterwakilan antara pengurus parpol dan pengikut yang diwakilnya makin rendah.
Tentu saja warga berharap partai politik kembali kepada warwah sebagai intstrumen demokrasi yang menjalankan sepenuhnya fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan. Bukan sebaliknya, parpol dan pengurusnya lebih sibuk dengan urusan yang teorisi politik urusan tentang “siapa, mendapat apa, kapan dan bagaimana”.(Aga)
