Miftahul Ulum
Jember Hari Ini – Dari 4 kabupaten di wilayah eks Karesidenan Besuki, hanya Kabupaten Jember yang belum melakukan pembahasan Perubahan APBD 2016.
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Miftahul Ulum, usai menghadiri kegiatan hari santri nasional, di pcnu jember, kamis siang. Menurut politisi pkb tersebut, seharusnya pemerintah daerah bersama DPRD segera menyelesaikan pembahasan Perubahan APBD 2016 maksimal akhir Agustus lalu sehingga akhir September hingga pertengahan Oktober KUA-PPAS dan APBD tahun 2017 bisa dibahas. Selanjutnya akhir November mendatang, APBD tahun 2017 bisa ditetapkan.
Ulum menyayangkan, ternyata hingga minggu ketiga Oktober Pemkab Jember belum menyerahkan KUA-PPAS APBD Perubahan. Padahal, di 3 kabupaten di wilayah eks Karesidenan Besuki, pembahasan Perubahan APBD sudah rampung dan saat ini mulai membahas APBD tahun 2017. Kepemimpinan bupati baru, kata Ulum, seharusnya bekerja lebih bagus, bukan justru terkendala saat pembahasan anggaran.
Ulum menambahkan, keterlambatan pembahasan Perubahan APBD tahun ini akan berdampak kepada masyarakat, karena serapan anggaran tahun 2016 rendah. Akibatnya, banyak program pembangunan tidak terlaksana, mengingat tenggat waktu yang tersedia terbatas. Keterlambatan pembahasan Perubahan APBD tahun ini juga berimbas pada molornya pembahasan APBD tahun 2017. (Fian)
