Jember Hari Ini – Karena draft Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan baru diserahkan, DPRD Jember pesimis program SKPD bisa terealisasi.
Wakil Ketua DPRD Jember, Ni Nyoman Martini, menegaskan, akhir tahun anggaran sudah mepet sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak mungkin merealisasikan program kerja terutama pembangunan infrastruktur. Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut jika program kerja tidak terealisasi, maka semakin banyak sisa penggunaan anggaran atau silpa. Artinya Pemkab Jember sangat lemah dalam penyerapan APBD. Menurut Ni Nyoman Martini, percuma Pemkab Jember melakukan pembahasan Perubahan APBD, jika program kerja yang bisa direalisasikan tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sementara menurut Plt Sekda yang sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemkab Jember, Bambang Hariyono, rencananya seluruh program SKPD dalam APBD Perubahan anggarannya dibawah Rp 200 juta. Hal ini memungkinkan Pemkab Jember menjalankan program kerja dengan sistem penunjukan langsung tanpa proses lelang. Bambang mengaku tetap optimis meski dengan alokasi waktu yang singkat, program kerja SKPD bisa terealisasi sesuai aturan yang berlaku. (Fian)
