Eksekutif sudah menyampaikan nota pengantar Rencana Perubahan APBD di Dewan . Tetapi, sepertinya kali ini yang relevan bukan soal posturnya. Sebab, bagaimanapun postur Perubahan APBD itu, persoalan dan pertanyaan utamanya adalah bisa tidaknya anggaran itu dieksekusi, terutama yang menyangkut pengadaan barang dan jasa.
Beberapa pihak pesimis ketika digedog nanti Perubahan APBD itu bisa dilaksanakan secara optimal. Sebab, kalau menuruti jadwal, proses pembahasan hingga digedog menjadi perda Perubahan APBD, dan bahwa kalender tahun anggaran akan ditutup pertengahan Desember, maka praktis hanya tersisa waktu kurang dari sebulan untuk mengeksekusi anggaran tersebut.
Ketua DPRD Jember, pak Thoif Zamroni, menyatakan belum bisa menduga-duga bisa tidaknya perubahan anggaran itu dieksekusi secara optimal. Tetapi mengingat sisa waktu yang tinggal sedikit, maka serapan anggaran bergantung pada kinerja masing-masing Satuan Kerja. Pak Thoif sepertinya ingin menyampaikan bahwa setelah dibahas dan kemudian disetujui dewan, maka bola menjadi ada di tangan eksekutif dan jajarannya untuk mengeksekusi anggaran.
Begitulah keadaannya, pelaksanaan Perubahan APBD seolah kejar-kejaran dengan waktu. Proses pembahasannya mirip sinetron yang digarap kejar tayang. Soal pengaruhnya terhadap program pembangunan sepertinya tidak perlu dibahas, karena hampir bisa dipastikan bakal beperngaruh. Kalau menyangkut proyek padat karya, bisa diduga serapan tenaga kerja akan mengalami moratorium.
Maka high call atau pesan utamanya adalah, keadaan seperti itu diharapkan tidak terulang di tahun berikutnya. Pengelolaan anggaran mesti tertib waktu, tertib jadwal. Bahwa tertib jadwal menuntut konsekuensi kerja keras dan kecerdasan, itu adalah wilayah eksekutif. Kalau keterlambatan itu dikarenakan prinsip kehati-hatian, atau demi terwujudnya komitmen tegak lurus guna menghindari penyalah gunaan anggaran, maka yang mesti dilakukan adalah menyiapkan instrument yang mendukung terwujudnya pengelolaan anggaran secara semestinya, taruh misalnya lewat E –proqurement dan E-Budgeting. Di samping itu, pada waktu yang sama pengawasan melekat, waskat, dan komunikasi eksekutif-legislatif diintensifkan.
Bukan apa-apa, persoalan intinya adalah karena anggaran sampai hari ini masih dianggap sebagai intrumen fiskal utama penggerak roda ekonomi. Kalau anggaran tersendat , maka tersendat pula perputaran roda ekonomi. Padahal yang berkepentingan terhadap lancarnya perputaran roda ekonomi bukan satu dua orang atau sekolompok kecil orang, tetapi seluruh rakyat Jember. (Aga)
