Pimpinan DPRD Jember saat konsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim.
Jember Hari Ini – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta Bupati Jember tidak terus-menerus membuat kegaduhan politik karena jika roda pemerintahan tersedat, justru merugikan masyarakat.
Menurut Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagio, pemerintah pusat dan provinsi sudah membuat aturan agar tidak terjadi kegaduhan di daerah. Tetapi jika aturan itu dilanggar, tentu akan menimbulkan persoalan yang menyulitkan bupati sendiri. Himawan mencontohkan polemik mutasi pejabat yang dilakukan Bupati Jember akhirnya menimbulkan sejumlah persoalan, salah satu diantaranya pembahasan anggaran terhenti. Jika undang-undang dan intruksi Mendagri maupun Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara diikuti, dia yakin perselisihan pendapat antara bupati dengan DPRD tidak akan terjadi.
Untuk mengatasi kegaduhan antara DPRD dan Bupati Jember, tambah Himawan, pimpinan DPRD Jember harus melayangkan surat resmi kepada gubernur sehingga gubernur bisa memanggil bupati dan DPRD untuk duduk satu meja agar tidak terus menerus terjadi perselisihan. (Fath)
