Jember Hari Ini – Fraksi PKB DPRD Jember menilai sistem penunjukan langsung dalam proyek pembangunan infrastruktur di Jember rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam pandangan umum APBD 2017 di gedung DPRD Jember, Kamis siang, Fraksi PKB menduga ada unsur kesengajaan skpd tertentu untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok.
Menurut juru bicara Fraksi PKB, Mohammad Hafidi, sistem penunjukan langsung cenderung tertutup sesuai selera pejabat SKPD dengan berbagai alasan agar tidak ada sistem lelang atau tender. Pernyataan Fraksi PKB itu menyusul banyaknya ruas jalan desa yang rusak karena perbaikan dan pembangunan jalan asal-asalan dan sepotong-sepotong menggunakan sistem penunjukan langsung.
Fraksi PKB juga menemukan oknum penentu proyek menggunakan nama anggota DPRD sebagai alasan untuk memuluskan proyek penunjukan langsung sebagai modus untuk memperoleh keuntungan pribadi. Fraksi PKB mengingatkan semua pihak, termasuk anggota DPRD Jember agar tidak bermain-main proyek di lingkungan Pemkab Jember. (Fath)
