Bupati Faida
Jember hari Ini – Bupati Jember Faida menegaskan, interpelasi adalah hak politik anggota DPRD. Pada saatnya, dia juga akan menyampaikan secara detail terkait realisasi dana hibah 2016 secara terbuka kepada masyarakat.
Saat dikonfirmasi sejumlah wartawan usai sidang paripurna penetapan APBD 2017, Faida mengaku tidak mempunyai kepentingan untuk diskriminasi terhadap realisasi dana hibah. Dana hibah yang terkendala pencairannya, kata Faida, memang sudah ada dalam APBD 2016. Namun setelah dilakukan verifikasi, masih ada beberapa persyaratan yang belum lengkap sehingga tidak bisa dicairkan. Namun, saat dikonfirmasi terkait dana hibah untuk Jember Fashion Carnaval, Jember Marching Band dan KONI apakah sudah sesuai APBD 2016 dan memenuhi syarat, Faida enggan menjawab. Jika akhirnya anggota DPRD Jember bermaksud menggunakan hak interpelasi, hal itu wajar karena sudah menjadi hak politiknya. Bupati Faida minta wartawan bertanya langsung kepada DPRD.
Diberitakan sebelumnya, beberapa fraksi di DPRD Jember berancang-ancang menggunakan hak interpelasi terkait tidak cairnya dana hibah untuk Persid dan Jember United karena sejumlah fraksi menilai Jember United dan Persid memenuhi syarat pencairan dana hibah dan alokasi anggaran masuk dalam APBD 2016. (Fath)
