Jember Hari Ini – Ratusan warga yang tergabung dalam LSM Pelopor mendatangi DPRD Jember, Kamis pagi. Mereka menuntut DPRD segera mengesahkan APBD 2107.
Perwakilan pengunjuk rasa, Misbahussalam, menyatakan tidak ingin menyalahkan siapapun atas terhambatnya pengesahan APBD 2017 setelah dievaluasi oleh gubernur. Menurut Misbah, hal ini terjadi akibat kurangnya komunikasi antara DPRD dan Pemkab. Tertundanya pengesahan APBD, menurut Misbahussalam, bisa mengakibatkan program kerja Pemkab Jember yang terhambat dan dianggap merugikan masyarakat.
Pengunjuk rasa ditemui oleh sejumlah anggota DPRD karena pimpinan dewan sedang memenuhi undangan gubernur terkait pembahasan APBD 2017. Beberapa anggota dewan yang menemui pengunjuk rasa antara lain, Bukri, Siswono, David Handoko Seto, dan Isa Mahdi yang mewakili pimpinan DPRD.
Ketua DPRD Jember, Thoif Zamroni, saat ditelepon Bukri di depan massa demonstran mengatakan, DPRD siap menandatangani APBD tahun 2017 jika bupati siap. Di Pemkab Jember, pengunjuk rasa ditemui Bupati Faida. Usai menemui pengunjuk rasa, Bupati Faida menyatakan siap menandatangani pengesahan APBD 2017. Menurut Bupati Faida, sesuai petunjuk Gubernur Jawa Timur selaku wakil pemerintah pusat, Plt Sekretaris Kabupaten maupun bupati secara sah boleh menandatangani APBD 2017 setelah evaluasi dari gubernur. Faida juga menyatakan tidak ingin persoalan APBD 2017 terus menjadi polemik yang justru menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat. Polemik soal dasar hukum tentang penunjukan Plt Sekretaris Kabupaten harus segera diakhiri.
Sementara itu, Kapolres Jember, AKBP Kusworo Wibowo, menyampaikan apresiasi unjuk rasa yang diikuti sekitar 250 orang itu berlangsung tertib. Polres menurunkan personilnya 400 orang untuk mengamankan jalannya unjuk rasa. Dalam surat pemberitahuan ke Polres Jember disebutkan, unjuk rasa rencananya diikuti 5 ribu orang yang melibatkan alat angkut 50 truk. (Fian-Fath)
