Kepala SMAN 3 Jember, pak Rosyid, sangat berharap Satgas Saber Pungli melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mencegah terulangnya pungli. Pak Rosyid mengungkapkan kekhawatirannya. Katanya, dirinya khawatir terhadap pemahaman di kalangan kepala sekolah, komite sekolah, bahkan aparat Dinas Pendidikan yang bisa saja keliru tentang sumbangan masyarakat dan mekanismenya.
Pak Rosyid ada benarnya. Sosialisasi diperlukan agar dari sana diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama tentang mana yang disebut pungli mana yang bukan. Sebab, Undang-Undang Sistem Pendidikan memberikan ruang dan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan.
Pak Rosyid kira-kira juga khawatir, semangat masyarakat yang menaruh kepedulian besar terhadap dunia pendidikan mengendor, lantaran takut ketika hedak memberikan kontribusi. Sebaliknya, pihak sekolah juga takut menerima sumbangan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Takut disebut menarik pungutan.
Sekali lagi, ikhtiar membangun pemahaman dan persepsi yang sama sangat penting. Terutama jika dikaitkan dengan anggaran pendidikan, yang konon dihitung dengan cara apapun, kurang memadai, bahkan ketika dalam APBD anggaran pendidikan dialokasikan 20 persen dari total APBD tidak sedikit sekolah yang kelabakan karena kesulitan membayar honor GTT.
Akhirnya, harapannya adalah bahwa keinginan pak Rosyid semata-mata sebuah keinginan menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan. Membangun pemahaman dan persepsi yang sama bukan dimaksudkan untuk mencari celah, lantas dengan celah itu bisa bersiasat agar sekolah tetap bisa menarik pungutan tetapi lolos dari sergapan Satgas Saber Pungli.
Di pihak Pemerintah, jika benar-benar ingin tidak ada pungutan, maka alokasi anggaran pendidikan hendaknya ditingkatkan sampai pada angka yang tidak membuat sekolah kapiran, kelabakan dan keteteran menambal dan menyulam kebutuhan kegiatan belajar mengajar yang tidak bisa dipenuhi APBD. (Aga)
