Jember Hari Ini – Hampir dua tahun masa kepemimpinan Bupati Jember, Faida, tidak pernah ada pertemuan bupati dengan seluruh kepala desa secara formal untuk membahas tentang persoalan pemerintahan di Jember. Padahal menurut Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Jember, Zulkifli, pada masa kepemimpinan bupati sebelumnya, kepala desa sering diundang bupati untuk berbicara dan dimintai masukan tentang persoalan pemerintahan. Akibatnya, saat Bupati Faida dalam rapat paripurna DPRD menyampaikan minimnya serapan APBD 2016 yang salah satunya karena banyak kekosongan perangkat desa, maka muncul anggapan masyarakat bahwa pemerintah desa yang menghambat pembangunan. Padahal, pemerintah desa tidak pernah diajak rembuk oleh bupati.
Dalam rapat paripurna jawaban pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan (LPP) APBD 2016 lalu, Bupati Faida menyebutkan, SILPA atau tak terserapnya bagi hasil kepada pemerintah desa sebesar Rp 305 juta lebih karena ada salah satu kepala desa yang meninggal dunia sehingga pencairannya mengalami kendala. Dinamika kekosongan jabatan perangkat juga dinilai menyebabkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa tak terserap Rp 4,7 miliar. Kekosongan tersebut disebabkan perangkat desa yang meninggal dunia, purna tugas dan diberhentikan. (Fath)
