Jember Hari Ini – Selain berdemo di kantor Bupati Jember, Aliansi Masyarakat Peduli Jember juga meminta DPRD bersikap tegas menggunakan haknya agar bupati segera mempertangungjawabkan kinerjanya.
Korlap aksi, Jumadi menilai DPRD Jember kurang tegas menyikapi kinerja bupati yang dinilai buruk. Jumadi mencontohkan, seperti besarnya SILPA tahun 2016 lalu, anggaran Perubahan APBD, persoalan guru ngaji, dan kebijakan lain. Padahal, mekanisme pengajuan anggaran dan penetapan APBD dibahas bersama dengan DPRD.
Jumadi mengaku khawatir jika DPRD tidak segera bersikap tegas kepada bupati, masyarakat justru menjadi korban, mengingat selama satu semester ini serapan anggaran hanya 26 persen, artinya belum ada pembangunan di Jember. Aliansi Masyarakat Peduli Jember mendesak DPRD tidak berkelit lagi dengan alasan mekanisme internal DPRD yang berujung toleransi kebijakan bupati yang dinilai merugikan masyarakat.
Sementara Ketua Komisi B DPRD Jemer, Bukri, yang menerima aksi Aliansi Masyarakat Peduli Jember berjanji menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pimpinan DPRD. Saat ini pimpinan dan anggota DPRD yang tergabung dalam Pansus Revisi RPJMD melakukan kunjungan. Pimpinan beserta semua fraksi DPRD akan membahas secara internal bagaimana menyikapi desakan masyarakat. (Fian)
