Rapat koordinasi Komisi A DPRD Jatim dan Komisi A DPRD Jember soal adminduk di Jember.
Jember Hari Ini – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Bambang Dwi Hartono, mengaku malu dengan kebijakan Bupati Jember Faida sehingga menimbulkan polemik administrasi kependudukan. Hal ini terungkap dalam rapat kordinasi antara Komisi A DPRD Jawa Timur bersama pimpinan dan Komisi A DPRD Jember di Surabaya, Senin siang. Menurut pengurus DPP PDI perjuangan ini, seharusnya bupati bukan hanya mengetahui peraturan dan undang-undang, tetapi harus taat dan menjalankan aturan.
Bambang menegaskan, Komisi A DPRD Jawa Timur akan mendesak Gubernur Jawa Timur segera menindaklanjuti persoalan tersebut sehingga bupati tidak kembali membuat kebijakan yang mengorbankan pelayanan masyarakat. Bahkan, Bambang mengaku segera menggelar rapat koordinasi bersama DPC PDI perjuangan Jember dan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur untuk membahas sejumlah kebijakan yang dibuat Bupati Jember Faida, mengingat PDI perjuangan merupakan salah satu partai pengusung saat pilkada lalu.
Diberitakan sebelumnya, Pemkab 3 kali mangkir saat dipanggil oleh DPRD Jember untuk menjelaskan persoalan administrasi kependudukan. Namun di sisi lain Bupati Jember Faida menegaskan, tidak ada persoalan terkait pelayanan administrasi kependudukan di Jember. (Fian)
