Pimpinan DPRD Jember dan Komisi A DPRD Jember bertemu dalam rapat koordinasi dengan Komisi A DPRD Jawa Timur, Senin (28/8/2017) kemarin. Bisa jadi cukup banyak yang dibahas dalam rakor itu. Tetapi salah satunya kabarnya tentang administrasi kependudukan (adminduk).
Katanya, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dari PDI Perjuangan, pak Bambang Dwi Hartono, merasa malu mendengar cerita tentang Dinas Kependudukan Kabupaten Jember. Mungkin yang dimaksud adalah tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas Kependudukan yang kemudian bermasalah dan dipermasalahkan. Sebab, kebijakan itu ternyata berimplikasi pada keabsahan dokumen administrasi kependudukan.
Menurut pak Bambang DH yang juga Pengurus DPP PDI Perjuangan, seorang bupati seharusnya bukan sekadar tahu dan paham peraturan perundangan, melainkan juga harus mematuhi dan menaatinya. Bukan malah menabraknya. Apalagi, kebijakan itu merugikan publik.
Tak pelak lagi, pak Bambang DH menyatakan akan segera berkoordinasi dengan DPC PDI Perjuangan Jember dan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Agendanya, membahas berbagai persoalan yang menyangkut kebijakan Kepala Daerah Jember.
Dalam posisi sebagai partai pengusung, PDI Perjuangan naga-naganya merasa memikul tanggung jawab moral. Kalau boleh mengira-ira, PDI Perjuangan kira-kira tidak ingin karena posisinya sebagai partai pengusung lantas mendukung kepala daerah yang diusungnya tanpa reserve. Bagaimanapun PDI Perjuangan adalah partai politik yang punya konstituen. Kalau konstituennya dirugikan oleh kebijakan yang dibuat oleh pemimpin yang dulu diusungnya, bisa saja PDI Perjuangan ikut kena getahnya. Pada pemilu yang akan datang partai ini tidak dipilih lagi oleh rakyat atau setidaknya pemilihnya berkurang.
Lebih dari semua itu, partai politik dan wakil rakyat adalah lembaga yang menjalankan fungsi agregasi dan artikulasi aspirasi serta kepentingan masyarakat. Mereka harus konsisten menjalankan fungsi menghimpun, menampung, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat. Dan, bisa jadi, partai pengusung yang lain berpikiran sama. Sama seperti PDI Perjuangan dalam melihat dan menyikapi persoalan di Kabupaten Jember.
Akhirnya, kalau parpol atau wakil rakyat berdiri pada posisi mengkritisi kebijakan kepala daerah, hendaknya tidak buru-buru dilebeli dengan cap negatif. Dan agar persoalan tidak makin berkelindan, sebaiknya komunikasi eksekutif dan legislatif serta pemangku kepentingan yang lain diintensifkan dan ego mesti ditanggalkan. Apalagi Jember diindikasi sudah tidak sehat. (Aga)
