Bupati Jember, Faida.
Jember Hari Ini – Bupati Jember, Faida, mengaku kesulitan memilih pejabat definitif yang bisa tegak lurus sesuai komitmen bupati. Karena itu, tidak masalah jika ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang hingga saat ini masih dijabat oleh Plt atau Plh. Demikian ditegaskan Bupati Jember, Faida, usai rapat paripurna nota pengantar 7 Raperda inisiatif DPRD, Senin siang.
Menurut Bupati Faida, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dijabat oleh Plt dan Plh juga terjadi di kabupaten-kota lain. Bahkan, ada Organisasi Perangkat Daerah yang dijabat Plt atau Plh hingga 3 tahun. Saat pertemuan bersama kepala daerah beberapa waktu lalu, kata Bupati Faida, Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo menyatakan, jika memang dibutuhkan, jabatan Plt dan Plh tidak ada yang perlu dipersoalkan.
Diberitakan sebelumnya, pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Perubahan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan Apbd 2017 sempat terhenti karena perbedaan pandangan antara eksekutif dengan legislatif terkait kewenangan Kepala Organiasi Perangkat Daerah yang berstatus Plt dan Plh. Setelah dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD Jember disarankan untuk melanjutkan pembahasan Perubahan APBD tetapi diminta mencantumkan seluruh catatan Badan Anggaran yang akan menjadi evaluasi gubernur. Sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam proses evaluasi, gubernur memiliki kewenangan untuk mencoret anggaran yang dinilai tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. (Fian)
