Hearing GTT dan PTT degan Komisi D DPRD Jember terkait SK penugasan bupati. (foto : Fathul)
Jember Hari Ini – APBD 2018 mendatang terancam deadlock jika kesejahteraan GTT dan PTT tidak dianggarkan dalam APBD.
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi, dalam forum dengar pendapat antara ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) bersama Komisi D DPRD Jember, Rabu siang. Ayub menilai, Pemkab Jember memiliki alokasi anggaran yang cukup besar untuk memberikan tambahan honor GTT dan PTT. Komisi D DPRD Jember memperkirakan alokasi anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 24 miliar agar GTT dan PTT bisa mendapatkan tambahan honor dari APBD, mengingat honor GTT dan PTT di Kabupaten Jember sangat jauh dari Upah Minimum Kabupaten (UMK). Apalagi setelah Bupati Jember menerapkan Program Pendidikan Gratis (PPG), sekolah tidak diperbolehkan menarik uang partisipasi wali murid sehingga tambahan honor GTT dan PTT yang biasanya bersumber dari sumbangan wali murid sudah tidak ada lagi.
Dalam forum rapat dengar pendapat, sejumlah GTT PTT mengeluh honor yang diterimanya lebih sedikit dari gaji harian seorang kuli. Padahal banyak GTT dan PTT di Kabupaten Jember yang sudah mengabdi hingga 20 tahun, namun kesejahteraan mereka kurang diperhatikan oleh Pemkab Jember. (Fian)
