Jember Hari Ini – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menilai bupati atau kepala daerah yang sudah kehilangan etika birokrasi, statemenship dan kenegarawanan berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Penilaian mantan politisi PDI Perjuangan ini, disampaikan dalam pelatihan jurnalis Bank Indonesia di Jakarta, Selasa siang.
Ganjar menilai, adanya potensi perpecahan antara orang nomor satu dan nomor dua di sejumlah daerah memicu potensi korupsi. Bahkan, pemaparan kegiatan musrenbang yang seharusnya bisa diwakili oleh Wakil Walikota justru dilakukan oleh Sekda. Wakil Walikotanya menolak, karena merasa tidak mendapat mandat dari Walikota setempat. Kepala daerah semacam itu, kata Ganjar, sudah kehilangan etika birokrasi, statemenship dan kenegarawanan karena yang ada dalam otaknya hanya nyolong dan merampok uang rakyat.
Sebagai gubernur, Ganjar tidak mau ambil pusing jika ada kepala daerah yang tidak mau membahas pembangunan bersama-sama. Sebagai bentuk punishment dia tidak akan memberikan bantuan keuangan dari apbd provinsi untuk daerah tersebut. (Fathul)
