Jember Hari Ini – Kebijakan Bupati Jember, Faida, terkait Program Pendidikan Gratis (PPG) menurut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember, Supriyono, belum sepenuhnya dirasakan oleh sekolah maupun siswa. Bahkan, menurut Supriyono, sistem maupun pola pelaporan dana Program Pendidikan Gratis dari APBD itu masih sangat rentan berubah dan menyusahkan sekolah karena perubahan prosedur yang tidak menentu. Nilai besaran dana Program Pendidikan Gratis diakui tidak signifikan. Namun tingkat kesulitan pengurusan dan pelaporannya itu justru membuat sekolah enggan mengambil karena takut beresiko hukum dikemudian hari. Supriyono berharap Pemkab Jember membuat kebijakan yang mudah dan bisa dipertanggungjawabkan. Selama aturan dan penggunaannya jelas, tidak mungkin bermasalah.
Kepada sejumlah wartawan, Supriyono mengaku sangat mendukung program Bupati Faida, namun kebijakan bidang pendidikan harus mempertimbangkan kondisi sekolah. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru kontra produktif dengan kemajuan pendidikan. Penerapan Program Pendidikan Gratis di sekolah kawasan kota, tentu berbeda dengan sekolah-sekolah di wilayah pinggiran, utamanya terkait larangan meminta partisipasi wali murid. Sekolah di wilayah pinggiran bisa terpenuhi kebutuhan operasional pendidikannya, namun bagi sekolah di wilayah perkotaan justru mengalami kekurangan anggaran karena tanpa adanya partisipasi wali murid tersebut. (Fathul)