Jember Hari Ini – Dalam rangka tercapainya sustainable development goals atau pembangunan berkelanjutan, Pemkab harus bersinergi dengan pemerintahan desa.
Menurut pengamat administrasi publik sekaligus dosen FISIP Universitas Jember, Hermanto Rohman, M.Ap, unsur-unsur yang ada dalam pembangunan berkelanjutan sangat lekat dengan pembangunan di desa, diantaranya angka kematian dan kelahiran bayi, tingkat kemiskinan di masyarakat desa, dan pembangunan Sumber Daya Manusia di desa. Sesuai Undang-Undang Desa, model administrasi penganggaran di desa hampir sama dengan model administrasi penganggaran tingkat kabupaten. Apalagi anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa sangat besar sehingga jika tidak bersinergi dengan Pemkab, maka pembangunannya akan tidak tepat sasaran.
Hermanto mengaku mendapatkan informasi, hingga saat ini banyak kepala desa yang bingung bagaimana cara menghabiskan anggaran karena pembangunan fisik di desanya sudah merata. Sebab anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat semakin besar. Namun di sisi lain, peningkatan mutu SDM masyarakat desa masih belum diperhatikan.
Hermanto meminta Pemkab bersinergi dengan pemerintahan desa, baik terkait pendampingan, program pembangunan, dan membuatkan aturan terkait pelimpahan wewenang kepada pemerintahan desa sehingga kepala desa tidak perlu khawatir program kerjanya akan berbenturan dengan program Pemkab Jember. (Fian)
