Pengangkutan barang-barang inventaris UPTD Pendidikan karena aktivitasnya sudah ditutup.
Jember Hari Ini – Penutupan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Jember di sejumlah kecamatan membuat PNS dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) kelimpungan karena tidak jelas nasibnya.
Anggota Komisi A DPRD Jember, Marduwan, menilai penutupan fungsi UPTD Pendidikan tanpa persiapan yang cukup khususnya berkaitan dengan nasib PNS dan PTT akan memicu gejolak. Seharusnya menurut politisi Partai Gerindra itu, bupati mempersiapan penataan PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang bertugas di kantor UPTD terlebih dahulu, baru melakukan penutupan. PNS dan Pegawai Tidak Tetap tersebut sudah sekian tahun berjasa melayani keberlangsungan pendidikan di Jember, mereka harus dihargai dan dihormati. Bukan secara tiba-tiba kantornya ditutup.
Hal senada dituturkan Ketua Komisi D DPRD Jember, Mohammad Hafidi. Hafidi menilai, penutupan UPTD Pendidikan sebenarnya sudah terlambat karena seharusnya dilakukan tahun 2017 lalu. Selain tidak ada persiapan terlebih dahulu, waktunya juga tidak tepat karena penutupan kali ini justru mengganggu konsentrasi sekolah yang sedang mempersiapkan pelaksaan Ujian Nasional. Menurutnya, penutupan UPTD Pendidikan bukan seperti menutup gudang karena berkaitan dengan nasib orang.
Mulai Selasa siang, Bupati Jember, Faida, memberlakukan penutupan layanan UPTD Pendidikan kecamatan untuk para guru dan lembaga pendidikan. Seluruh aset UPTD Pendidikan kecamatan ditarik ke kantor Dinas Pendidikan Jember paling lambat sebulan sejak pengumuman penutupan tersebut. Sedangkan PNS dan pegawai tidak tetap dipersilahkan melebur ke dinas yang sesuai, termasuk menjadi penilik atau guru dengan syarat linier dan atau tenaga fungsional lainnya. (Fathul)
