Kabarnya hari ini Bupati dan Pimpinan DPRD Jember diundang Gubernur Jawa Timur. Agendanya katanya pertemuan membahas nasib APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.
Bagitulah, rakyat hanya bisa berharap ceritanya tidak berkepanjangan. Balada APBD segera usai. Sebab, tidak sedikit analisa yang menyebut korelasi atau hubungan antara APBD dan pertumbuhan ekonomi.
APBD masih dipandang sebagai salah satu instrumen penting penggerak roda ekonomi. APBD seret, pergerakan ekonomi juga akan seret, gerakannya melambat. Penjelasan sederhanya kira-kira begini; Kalau APBD tidak digedok, proyek tidak berjalan. Kalau proyek tidak berjalan, maka tidak ada belanja material, tidak ada tenaga kerja yang diserap. Akibatnya, pendapatan dan penghasilan penduduk merosot. Kalau pendapatan dan penghasilan penduduk merosot, yang terjadi berikutnya adalah bertambahnya angka kemiskinan. Bisa jadi rilis BPS yang menyebut bertambahnya angka kemiskinan di Jember akibat seret dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Tahun 2017, warga miskin di Jember bertambah menjadi 11 persen. Jumlah absolutnya 266 ribu jiwa. Pertumbuhan ekonomi yang melambat juga diduga akibat belanja pemerintah yang seret. Tahun lalu pertumbuhan ekonomi Jember tertinggal dari 3 Kabupaten tetangga.
Ringkas cerita, undangan Gubernur, syukur kalu pihak-pihak yang diundang hadir semua, menandai berakhirnya kisah sedih APBD. Sebab. kisah sedih APBD juga kisah sedih rakyat. Undangan pak Gubernur yang mempertemukan para penentu kebijakan itu juga diharapkan menandai cairnya kebekuan politik, yang diakui atau tidak , sekarang mengarah pada kegerahan dan ketegangan politik. Kalau indikasinya tidak ke arah sana, niscaya Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dan Inspektorat Pemerintah Provinsi Jatim tidak bakal turun ke Jember. (Aga)
