Rakor Gubernur Jatim bersama Bupati dan DPRD Jember soal macetnya APBD Jember 2018.
Pertemuan Bupati dan Pimpinan DPRD Jember yang difasilitasi Gubernur Jawa Timur, kemarin, memperlihatkan tanda-tanda yang menggembirakan. Gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat kabarnya akan mengutus aparatnya mengawal pembahasan APBD Jember Tahun Anggaran 2018. Kalau benar seperti itu, bukan hanya proses pembahasannya yang bisa diyakini bakal berlangsung lebih cepat. Lebih dari itu, pembahasan, setidaknya bisa diduga, bakal lebih on track, berjalan di atas real peraturan perundang-undangan.
Utusan Pemerintah Provinsi bisa memberikan opini hukum, yang dengan begitu, menghindarkan proses pembahasan APBD dari perdebatan panjang, lantas mengakibatkan telatnya pengesahan APBD. Pada saat yang sama, ketika proses pembahasan ABPD dalam kawalan Pemerintah Provinsi, akan diketahui siapa sejatinya yang menghambat proses pembahasan APBD.
Karena itu, transparansi atau keterbukaan pembahasan APBD yang dikawal Pemerintah Provinsi menjadi sangat penting. Rakyat berhak tahu, bagaimana proses pembahasan APBD yang sesungguhnya. Pengetahuan dan pemahaman tersebut sangat penting dilihat dalam perspektif pendidikan politik. Rakyat, dengan pengetahuan dan pemahaman seperti itu, menjadi tercerahkan, tidak lagi terombang-ambing dan diombang-ambing oleh gorengan opini dari pihak manapun demi tercapainya maksud dan tujuan tertentu.
Untuk kesekian kalinya diingatkan, inti atau DNA politik pemerintahan di tingkat manapun adalah Anggaran. Sebab, anggaran menyangkut hajat serta kepentingan banyak orang dan banyak pihak. Anggaran, kalau di Jember, adalah urusan yang menyangkut hajat hidup sekitar 2,5 juta jiwa. Bukan hanya urusan Bupati, Wakil Bupati dan pejabat di jajarannya yang ketika APBD tidak digedog atau dilegalisasi dengan Perda tetap saja bisa menikmati priviles atau keistimewaan. Urusan APBD juga bukan hanya urusan wakil rakyat di DPRD yang jumlahnya hanya 50 orang.
Transparansi pembahasan APBD, penting karena agenda itu adalah agenda publik, agenda pengelolaan uang rakyat. Karena yang dikelola uang rakyat, maka keterbukaan menjadi penting agar rakyat tahu bahwa di sana tidak ada praktek yang menjadikan APBD sebagai alat tekan politik. Agar rakyat juga tahu bahwa di sana tidak ada praktik yang namanya pat gulipat.
Nah, Sekarang tinggal menunggu bagaimana para penentu kebijakan di Jember merespon peluang berupa fasilitasi yang diberikan Pemerintah Provinsi. (Aga)
