Pertemuan bupati dan pimpinan DPRD Jember terkait APBD Jember.
Ada kabar APBD Jember tahun anggaran 2018 mulai dibahas. Entah di mana membahasnya. Yang jelas di gedung DPRD semalam tidak terlihat ada kegiatan. Mungkin dibahas di tempat lain. Tidak masalah di manapun APBD itu di bahas. Itu cuma soal teknis. Yang penting pembahasan lancar, distribusi dan alokasinya berkeadilan dan lebih banyak berpihak kepada rakyat.
Yang kedua, kalau benar sesuai kesepakatan yang tercapai sebelumnya di Surabaya, pembahasan APBD Jember didamping pejabat-pejabat Pemerintah Provinsi. Kira-kira itu sebabnya pembahasan menjadi lebih lancar. Pendampingan itu, kira-kira juga, sekaligus mengajarkan tentang bagaimana seharusnya membahas APBD. Yang pasti di sana ada komunikasi intensif, yang di dalamnya bisa saja diwarnai kelakar dan senda gurau. Tetapi intinya adalah bahwa komunikasi memang harus dibangun. Komunikasi adalah keniscayaan. Jika terjadi dan berlangsung tawar-menawar, itu adalah hal biasa. Namanya saja politik. Yang dimaksud di sini tentu saja politik anggaran.
Komunikasi yang terbangun dengan apik akan menghindarkan para pihak, yakni Eksekutif dan Legislatif, dari kesan pongah, ego, maunya sendiri, atau memaksakan kehendak. Komunikasi yang terbangun dengan apik adalah komunkasi yang di dalamnya berlangsung proses penyampaian dan penyeberangan penjelasan dan argumen. Bukan sekadar argumen tentunya, tetapi argumen yang sehat dan membumi yang oleh karena itu bisa diterima nalar. Pendek kata, komunikasi adalah proses melalui mana sebuah isu dan gagasan dipahami. Tidak ada gagasan yang bisa bisa sampai dan dipahami tanpa komunikasi. Jadi, harapannya adalah, pembahasan APBD yang dikawal Pemerintah Provinsi Jawa Timur meninggalkan warisan berupa pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya komunikasi.
Begitulah, kendati hanya soal teknis, ada baiknya setelah ini pembahasan APBD berangsung di gedung rakyat, bukan, taruh misalnya, di sebuah cafe. Pembahasan juga mesti berlangsung transaparan. Tujuannya, agar rakyat tidak berpikiran yang bukan-bukan yang mengarah pada dugaan bahwa yang terjadi di sana bukan perdebatan tentang alokasi dan distribusi anggaran untuk kepentingan rakyat, melainkan perdebatan tentang siapa mendapat apa dan seberapa banyak. (Aga)
