Jember Hari Ini – Pemkab Jember diharapkan meninjau ulang kebijakan Satu Ambulans Satu Desa Sebab selama setahun terakhir, penggunaan mobil ambulans belum maksimal, bahkan justru memicu polemik di tengah masyarakat.
Menurut pengamat kebijakan publik dan manajemen pemerintahan, Rachmat Hidayat M.Pa., Ph.D, seharusnya kebijakan seperti Satu Ambulans Satu Desa jangan hanya selesai saat proses pengadaan, mengingat hingga saat ini banyak ambulans yang mangkrak karena belum ada sopir dan anggaran operasional. Apalagi dalam APBD tahun ini akan ada pengadaan ambulans untuk desa yang belum mendapatkan.
Dosen FISIP Universitas Jember ini menegaskan, kebijakan publik harus dirumuskan secara detail. Dalam kasus kebijakan Satu Ambulans Satu Desa yang juga harus dipikirkan adalah pengadaan sopir, perawat, biaya perawatan, biaya operasional yang sifatnya mikro. Rachmat mengaku khawatir hal itu tidak disiapkan oleh bupati sebelum mengusulkan program Satu Ambulans Satu Desa. (Fian)
