Jember Hari Ini – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jember melayangkan surat permintaan audensi kepada Kepala Dispendukcapil, Senin pagi. Mereka meminta penjelasan terkait kebijakan sentralisasi layanan administrasi kependudukan yang dinilai merugikan masyarakat.
Juru bicara GMNI Cabang Jember, Fauzan Isfanda, mengatakan, GMNI Cabang Jember sudah melakukan analisa akademis atas kebijakan sentralisasi pelayanan dokumen kependudukan. GMNI menilai kebijakan tersebut sangat merugikan masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun efektifitas pelayanan. Menurut Fauzan, sentralisasi pelayanan administrasi kependudukan menyebabkan peralatan perekaman yang tersedia di setiap kecamatan terbengkalai dan rusak. Padahal alokasi anggaran yang digunakan untuk pengadaan peralatan tersebut cukup besar. Selain itu, Pemkab Jember juga enggan mensosialisasikan sentralisasi layanan kependudukan sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi tersebut. Masyarakat yang rumahnya di pelosok desa dan tergolong tidak mampu sangat tidak mungkin berangkat ke kantor Dispendukcapil hanya untuk mengurus dokumen kependudukan. Sebab, jarak antara rumahnya dan kantor Dispendukcapil sangat jauh dan membutuhkan biaya transportasi yang cukup besar.
Surat permintaan yang dilayangkan GMNI juga ditembuskan kepada bupati dan DPRD. Jika tidak ada tanggapan maka GMNI Cabang Jember akan melakukan aksi turun jalan untuk meminta penjelasan langsung kepada Bupati Jember, Faida. (Fian)
