Jember Hari Ini – Pakar hukum Universitas Jember, doktor Nurul Ghufron, mengkritisi belum ada perubahan sistem pengurusan dokumen kependudukan pasca Operasi Tangkap Tangan pungli di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jember. Berdasarkan pantauan di lapangan, setiap hari ratusan warga Jember harus rela mengantre sejak subuh agar bisa mengurus dokumen kependudukan.
Kepada sejumlah wartawan, Dekan Fakultas Hukum ini menilai praktik pungli muncul salah satunya karena sistem pelayanan tersentral yang menyebabkan terjadinya antrean panjang. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri dengan membuka jalur tikus dengan memungut sejumlah biaya. Seharusnya, lanjut Ghufron, pasca Operasi Tangkap Tangan, Pemkab segera mengevaluasi dan memperbaiki sistem pelayanan administrasi kependudukan dengan mengembalikan fungsi kecamatan bahkan desa untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan kemudian tetap bersikukuh menggunakan sistem lama yang jelas-jelas dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu termasuk Kepala Dispendukcapil untuk memungut pungli kepada masyarakat.
Ghufron mengaku heran dengan sentralisasi pelayanan administrasi yang terkesan menyulitkan masyarakat. Padahal daerah lain berlomba-lomba mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya melalui kecamatan dan desa, bahkan kerjasama dengan instansi di luar pemerintahan seperti bidan, klinik, dan rumah sakit sehingga ketika ada warga yang melahirkan, akta kelahiran anaknya langsung diproses. (Fian)
