Dinas Pendidikan kabarnya tidak menyoal pelaksanaan bimbingan belajar di sekolah-sekolah untuk persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hanya saja, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, pak Edi Budi Susilo, pelaksanaannya diprakarasi wali murid. Sebab, jika sekolah yang menginisiasi, apalagi sampai memungut biaya dari orang tua murid, maka yang seperti itu berpotensi masuk ke dalam katagori pungli. Pak Edi mengakui Bimbel yang kemudian diikuti simulasi sangat penting bagi siswa dalam mempersiapkan diri mengikuti UNBK.
Begitulah, sekarang sepertinya ada sedikit keleluasaan. Keleluasaan yang membuat sekolah tidak terlalu khawatir ketika melakukan ikhtiar yang manfaatnya dirasakan anak didik. Syukur kalau pernyataan PLT Kepala Dinas Pendidikan itu dituangkan taruh misalnya dalam Surat Edaran. Sekolah bisa diduga makin tidak khawatir, karena ada petunjuk atau dasar pelaksanaan tertulis.
Mesti dimaklumi dan dipahami, semua pihak, mulai dari sekolah, guru, orang tua murid hingga Pemerintah Daerah, pasti berharap tingkat kelulusan Unas mencapai angka tertinggi baik dalam jumlah lulusan maupun nilai. Semua itu sangat mungkin tercapai jika persiapannya memadai. Salah satunya melalui bimbingan belajar intensif yang kemudian diikuti dengan simulasi yang sering juga disebut try out. Pendek kata, UNBK adalah kepentingan bersama. Tak seorangpun ingin nilai Unas di Jember jeblok, jumlah kelulusannya juga merosot. Maka, jika UNBK dianggap penting dan semua pihak berkepentingan, maka yang dibutuhkan sejatinya bukan hanya keleluasaan sekolah berkreasi, melainkan juga suasana kebatinan serta dukungan yang sekiranya bisa meringankan beban masyarakat. Terutama kelompok masyarakat kurang mampu.
Suasana kebatinan itu misalnya sekolah tidak direcoki dengan urusan-urusan yang bisa menghambat munculnya ide-ide kreatif. Tengok misalnya persoalan GTT-PTT, sedikit banyak tentu berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar, yang dipicu oleh suasana kebatinan atau psikis warga sekolah. Terutama tentu saja para GTT. Tengok juga soal Porgram Pendidikan Gratis (PPG) yang kabarnya tersendat pencairannya. Padahal, jika sekolah diberi keleluasaan berkreasi, bisa saja sebagian dana PPG itu dimanfaatkan untuk keperluan Bimbel dan simulasi UNBK.
Akhirnya, harapannya adalah keluasaan yang disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan kepada sekolah merupakan preseden atau awalan bagus bagi dunia pendidikan. Keleluasaan itu juga diharapkan meluas hingga meliputi seluruh kebijakan ideal penyelenggaraan pendidikan. Persoalan demi persoalan datang silih berganti mendera dunia pendidikan. Belum kelar persoalan puluhan Kepala Sekolah statusnya belum definitif alias PLT, datang persoalan baru yang menyangkut Surat Penugasan,honor dan mutasi GTT. Persoalan pun makin lengkap ketika beberapa sekolah melaporkan kerusakan bangunan yang membuat kegiatan belajar mengajar terganggu. Padahal, siapapun serujuk dan sepakat, pendidikan adalah aspek penting yang harus mendapat perhatian serius karena menyangkut nasib dan masa depan bangsa. (Aga)
