Sejumlah nelayan Puger mengadu ke Polres Jember. Gara-garanya, bantuan Presiden untuk nelayan tak jelas juntrungnya. Padahal bantuan sebesar Rp 1 miliar itu dikucurkan sejak 2013 semasa Presiden SBY. Kabarnya bantuan itu disalurkan melalui 2 koperasi nelayan. Tetapi sejauh ini koperasi belum pernah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk membicarakan penyaluran Banpres tersebut.
Kapolres Jember, AKBP Kusworo Wibowo, menyatakan, pihaknya segera menindaklanjuti laporan nelayan. Kapolres juga menyatakan akan menyampaikan hasil pendalaman laporan itu dalam 1-2 hari ke depan.
Untuk kesekian kalinya Polres Jember memperlihatkan respon cepatnya atas keluhan masyarakat. Sebelumnya Polres Jember juga mendengar dan menerima keluhan masyarakat seputar layanan adminduk. Polres Jember meresponnya dengan melakukan penyelidikan yang kemudian menghasilkan OTT. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara itu. Sekarang, sejumlah nelayan Puger melapor ke Polres soal Banpres yang menurut pengakuan mereka tidak jelas juntrungnya. Kapolres juga meresponnya dan berjanji menindaklanjutinya dengan segera.
Nelayan Puger tentu mengapresiasi respon cepat Kapolres Jember. Betapa tidak, sekurang-kurangnya 5 tahun nelayan Puger menunggu Banpres itu tersalur. Harapannya sudah pasti Banpres tersebut bisa membantu mereka dari lilitan kesulitan. Maksudnya tentu saja kesulitan ekonomi. Selain bergantung pada cuaca, nelayan Puger sejauh ini masih berada dalam lingkaran yang membuat mereka bergantung baik kepada pemilik kapal dan para tengkulak. Singkat cerita mereka hanya punya dan hanya bermodal keberanian melaut dengan keterampilan yang mereka warisi turun-temurun. Ini artinya secara sosial ekonomi nelayan mengalami apa yang orang pintar menyebutnya involusi alias jalan di tempat.
Begitulah, sekarang nelayan Puger bisa dipastikan sangat berharap misteri Banpres itu bisa diurai. Tetapi yang mesti dipahami adalah bahwa Banpres senilai semilyar rupiah itu bukan satu-satunya jalan untuk mengentas nelayan Puger dari kekurangberdayaan. Negara dan Pemerintah mesti hadir. Pemerintah Daerah mesti menyiapkan skema alternasi yang arahnya adalah pemberdayaan sosial dan ekonomi nelayan. Sebegitu rupa sehingga cerita tentang nelayan Puger tidak melulu berpusar dan berkisar pada tragedi Pelawangan. Tragedi yang terjadi hampir setiap tahun gara-gara dalam cuaca buruk mereka nekat melaut bertaruh dan menyabung nyawa untuk memenuhi tuntutan perut. (Aga)
