Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi, minta Bupati Faida mengklarifikasi ucapannya dalam video yang viral di tengah masyarakat. Dalam video itu Bupati Faida menyatakan selama ini ribut dengan anggota dewan gegara dirinya tidak mau menyuap anggota DPRD untuk memperlancar penetapan APBD. Dengan nada serius Ayub mengingatkan, jika Bupati Faida tidak mencabut pernyataannya, pihaknya akan membawanya ke ranah hukum.
Ayub juga juga mengingatkan, dinamika hubungan Lagislatif dan Eksekutif dalam proses pembahasan APBD, justru lebih banyak diwarnai sikap kritis Dewan agar Eksekutif merasionalkan anggaran yang sejatinya tidak termasuk dalam RPJMD. Legislatif justru mendorong Eksekutif menambah anggaran untuk peningkatan honor GTT, sektor pertanian dan infrastruktur. Karena itu, Ayub minta Bupati Faida menyebut siapa saja anggota Dewan yang minta suap, kapan dan dimana. Jika tidak, pihaknya akan membawanya ke ranah hukum karena patut diduga sebagai contempt of parliament atau pelcehan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dan pencemaran nama baik.
Begitulah, ada kesan makin hari relasi DPRD dan Bupati bukannya mengarah pada harmoni, melainkan sebaliknya, menuju disharmoni. Padahal warga berharap, keduanya bersinergi, menyatukan segenap kekuatan dan kewenangan yang dimiliki untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Yang dimaksud harmoni di sini tentu bukan sekadar saling bermanis-manis tanpa dinamika yang menggambarkan berlangsungnya dialektika kritis. Dalam hubungan semacam itu Eksekutif mengajukan rancangan, misalnya Raperda atau RAPBD, lalu Legislatif mengritisinya. Giliran berikutnya Eksekutif menjawab tinjauan kritis Legislatif dengan argumen-argumen yang bisa diterima nalar dan bersesuaian dengan peraturan perundangan. Begitu seterusnya sehingga yang namanya fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
Pendek kata, yang dimaksud harmoni di sini adalah hubungan yang masing-masing pihak menyadari dan memahami fungsi dan peran masing-masing. Bukan relasi yang mengarah pada keadaan di dalam mana yang satu menghegemoni yang lain, sehingga taruh misalnya Legislatif kemudian terkesan sebagai lembaga tukang stempel atau lembaga yang didikte Eksekutif. Atau sebaliknya Legislatif menghegemoni Eksekutif sehingga Eksekutif tunduk pada kemauan Legislatif. Apalagi jika keinginan menghegemoni itu dilakukan dengan cara-cara yang orang pintar menyebutnya tidak elegan, taruh misalnya masing-masing saling tuding, saling tuduh dan saling menyalahkan demi membangun citra diri. (Aga)
