Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2018 Kabupaten Jember mencapai Rp 713 milyar. Jika, taruh misalnya kekuatan anggaran tahun 2018 RP 3,5 triliun, maka SILPA-nya mencapai lebih dari 20 persen. Lumayan besar juga. SILPA sebanyak itu bisa untuk tiga tahun anggaran pendidikan atau pembangunan infrastruktur. Jadi bisa dibayangkan. Berapa banyak pekerjaan yang bisa dirampungkan dengan SILPA Rp 713 miliar.
Untungnya, Bupati Faida, di hadapan wakil rakyat saat menyampaikan Nota Pengantar LPP APBD 2018, menjelaskan, SILPA hanya persoalan administrasi. SILPA muncul lantaran SPJ belum tuntas dan akan dituntaskan pada Perubahan APBD 2019.
Begitulah, kelihatannya mungkin sepele. Sekadar persoalan administrasi. Tetapi urusan APBD adalah urusan mengelola uang negara, uang rakyat, dan untuk sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Karena itu setiap sen harus bisa dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan. Responsibel dan akuntabel kata orang pintar.
Pertangunggjawabannya tentu meliputi pertanggungjawaban administratif. Karena itu ada opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK RI) taruh misalnya oponi Wajar Tanpa Pengecualian atau opini Wajar Dengan Pengecualian. Pertanggungjawaban berikutnya adalah pertanggungjawaban terhadap rakyat. Sejauh mana APBD itu berpihak dan mensejahterakan rakyat. Tak ketinggalan pula adalah tanggung jawab terhadap rekanan. Tadinya mungkin sekadar persoalan administrasi. Tetapi jika persoalan itu berujung pada terganggunya keuangan rekanan atau malah mengakibatkan rekanan bangkrut, maka persoalannya tidak bisa dilihat sekadar persoalan administrasi.
Tak panjang kalam, SILPA bukan sekali ini saja muncul. Dulu juga pernah. Besarnya kalau tidak keliru mencapai Rp Rp 650 miliar. Jika kejadiannya terulang, maka jangan salahkan jika publik mempertanyakan kinerja Pemerintah Daerah. (Aga)
