Jember Hari Ini – Karena keputusan terkait penggunaan hak interplasi DPRD Jember tidak kunjung ada kejelasan, masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Tertindas (Format) bersama tokoh masyarakat dan ulama berunjuk rasa ke gedung DPRD, Senin pagi.
Kordinator FORMAT, Kustiono Musri, menyayangkan, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait penggunaan hak interpelasi DPRD kepada bupati. Padahal banyak permasalahan yang hingga saat ini belum ada proses klarifikasi. Kustiono menyebutkan, persoalan CPNS, sistem birokrasi yang amburadul, teguran Komisi Aparatur Sipil Negara soal mutasi pejabat, penghapusan puluhan ribu guru ngaji dari daftar penerima honor, serta minimnya honor GTT-PTT. Menurut Kustiono Musri, tidak ada alasan DPRD meminta waktu untuk mengkaji penggunaan hak interpelasi, sebab persoalan CPNS dan teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara bisa menjadi dasar hukum untuk penggunaan hak angket sehingga DPRD Jember tinggal menggunakan hak politik untuk memanggil bupati. Bahkan, jika perlu DPRD Jember berani mengambil sikap untuk memakzulkan bupati.
Sementara Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, mengakui, hingga saat ini DPRD Jember belum menentukan jadwal kapan memulai penggunaan hak interpelasi, mengingat padatnya agenda kerja DPRD. Namun saat ini sudah ada 2 fraksi yang melayangkan surat kepada pimpinan DPRD untuk mengajukan hak interpelasi, diantaranya Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PanDeKar. Dalam waktu dekat, pimpinan DPRD akan menggelar rapat untuk menentukan jadwal pengunaan hak interpelasi untuk memanggil Bupati Jember, Faida. Sayangnya saat dihubungi melalui telepon selularnya, Bupati Jember, Faida, tidak kunjung merespon panggilan. (Fian)
