Jember Hari Ini – Meski proses mediasi beberapa kali dilangsungkan, namun Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi, belum bisa memastikan kapan APBD tahun ini dibahas. Padahal sesuai surat Gubernur Jawa Timur, Bupati dan DPRD Jember diminta segera membahas APBD 2020.
Itqon menambahkan, beberapa catatan penting muncul dalam mediasi di Kementerian Dalam Negeri. Diantaranya tindak lanjut rekomendasi Mendagri tentang perubahan SOTK dan Perbup APBD. Tentang Perbup APBD, Itqon menegaskan, Pemkab Jember hanya boleh membelanjakan seperduabelas APBD tahun 2019 lalu. Itupun hanya untuk belanja wajib dan mengikat. Itqon menegaskan, Kementerian Dalam Negeri memberikan pemahaman kepada DPRD dan Bupati tentang fungsi pengawasan. Dalam pemahaman yang disampaikan Kemendagri, DPRD Jember berwenang mengawasi kebijakan Bupati dan semua produk hukumnya termasuk Perbup. Itqon berharap Gubernur Jawa Timur lebin intens mengurai persoalan di Jember sehingga bisa segera selesai.
Sebelumnya Inspektorat Pemprov Jatim turun ke Jember untuk melakukan pemeriksaan dan mendalami kasus kemacetan pembahasan RAPBD 2020. Persoalan ini juga menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses mediasi, Selasa 7 Juli kemarin di Jakarta. (Fian)
