DPRD Jember akan Gunakan Hak Menyatakan Pendapat

Itqon Syauqi

Jember Hari Ini – Hasil mediasi antara Bupati dan pimpinan DPRD di Kemendagri Selasa (07/07/2020) kemarin membuktikan, selama ini sikap DPRD Jember sudah sesuai ketentuan. Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menilai, DPRD Jember sudah cukup bersabar dan saatnya menggunakan hak politik terakhir yakni Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Itqon menjelaskan, DPRD Jember sudah 5 kali menjalani konsultasi, dan 2 kali proses mediasi di Kemendagri atau Gubernur untuk menyelesaikan persoalan APBD 2020 yang hingga detik ini belum ditetapkan menjadi Perda. Akar persoalan utamanya karena Bupati Jember belum melaksanakan rekomendasi Mendagri untuk mencabut Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang dinilai menyalahi aturan. Hasil mediasi yang tertuang dalam berita acara dan ditandatangani bersama, Kemendagri tetap konsisten bahwa Bupati Jember harus mencabut Perbup SOTK yang salah. Hal ini menguatkan, selama ini sikap DPRD Jember meminta Bupati melaksanakan rekomendasi Mendagri sebelum membahas APBD, sudah tepat. Sanksi administratif, kata Itqon, menjadi kewenangan Gubernur dan Mendagri. Namun DPRD Jember juga memiliki hak politik terakhir, yakni Hak Menyatakan Pendapat.

Itqon menambahkan, dalam berita acara pertemuan di Kemendagri, ada item yang menyebutkan Perkada bisa digunakan sebelum Perda APBD ditetapkan, dengan besaran maksimal setiap bulan seperduabelas dari anggaran tahun sebelumnya. Namun dalam praktiknya, anggaran dikeluarkan oleh Pemkab, jauh melebihi ketentuan. Hal Ini juga yang menjadi pertimbangan bagi DPRD Jember untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. (Fian)

Comments are closed.