Hingga beberapa bulan ke depan pemilukada sepertinya akan mengemuka dan menjadi isu paling hangat. Harapannya tentu saja pemilukada tidak menyedot habis perhatian terhadap persoalan lain seperti wabah Covid 19 yang ikhtiar menekan penularannya harus lebih keras. Begitu pula dengan ikhtiar pemulihan ekonomi. Sulit membayangkan apa jadinya ketika pemilukada merampas perhatian terhadap dua isu penting yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah di semua level. Isu kesehatan dan ekonomi.
Sebaliknya, idealnya orang bisa menaruh harap pemilukada memicu dan kemudian sedikit menggeliatkan kegiatan ekonomi. Sebab, di sana ada ongkos politik. Setidaknya para kontestan harus belanja Alat Peraga Kampanye (APK) atau beriklan di media. Kontestan tentu juga belanja merchandise kendati barangkali nilainya ditentukan Komisi Pemilu.
Begitulah, ada kabar Pansus pemilukada DPRD Jember sedang intens berkomunikasi dengan Komisi Pemilu. Yang disoroti adalah dukungan bagi bakal calon perseorangan. Mungkin karena sebelumnya didapati ada belasan petugas adhoc pemilu yang namanya tercantum pada daftar pendukung bakal calon perseorangan. Mereka, maksudnya para wakil rakyat, khawatir pemilu tidak berlangsung jurdil karena petugasnya partisan. Jika boleh mengira, Pansus Pemilukada DPRD Jember kira-kira juga khawatir ada manipulasi yang terstruktur, sistematis dan masif yang kemudian mengancam kualitas dan integritas pemilu. Mereka khawatir pemilu tidak jurdil.
Tidak ada yang salah dengan semua itu. Pemilu memang harus diawasi agar berlangsung jurdil. Tetapi, kekhawatiran yang berlebihan terhadap pemilukada akan menyedot dan merampas perhatian terhadap isu penting lainnya. Isu kesehatan dan isu ekonomi.
Maka, selain mengawasi Pemilukada lewat Pansusnya, perhatian dan pengawasan hendaknya juga ditujukan pada pengelolaan APBD. Apalagi APBD yang sedang berlangsung kalau tidak keliru baru berpayung hukum Perbup. Manuver realokasi dan refokusing untuk umpamanya mengoptimalkan bidang kesehatan dan ekonomi sangat terbatas. Sebab, APBD atas dasar Perbup hanya boleh dibelanjakan untuk keperluan rutin dan wajib. Nilainya juga tidak boleh lebih dari seperduabelas anggaran tahun sebelumnya.
Akhirnya, harus diakui, tugas Wakil Rakyat kali ini memang lebih berat. Tetapi begitulah memang menjadi wakil rakyat. Lebih berat lagi karena Wakil Rakyat kadang di hadapkan pada pilihan sulit. Menjadi wakil rakyat atau petugas partai. (Aga)
