Ahmad Halim
Jember Hari Ini – Kendala pembahasan APBD terulang kembali. Setelah kasus APBD tahun ini yang belum disahkan, pembahasan APBD tahun depan juga terkendala. Pemprov Jawa Timur langsung melakukan fasilitasi, sehingga APBD Jember tidak deadlock seperti APBD tahun ini.
Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menjelaskan, sesuai aturan pengajuan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD harus diawali dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penetapan rencana kerja pemerintah daerah tersebut harus menunggu RKPD propinsi sehingga bisa selaras. Setelah penyampaian KUA-PPAS, lanjut Halim, baru pembahasan R-APBD dilakukan dan ditetapkan menjadi APBD. Sayangnya alur pembahasan APBD tersebut tidak dijalankan oleh Pemkab Jember. Pemkab mengajukan KUA-PPAS ke DPRD Jember sebelum RKPD Pemprov Jatim ditetapkan. Halim mengaku heran, sebab tidak ada dasar yang digunakan oleh Pemkab Jember untuk menyusun KUA-PPAS karena RKPD belum siap.
DPRD Jember sudah melaporkan persoalan alur pembahasan APBD tersebut kepada Gubernur dan BPKAD Jawa Timur. Dalam waktu dekat Pemprov Jatim akan turun lagi ke Jember untuk memfasilitasi penetapan APBD yang dilakukan bersama PJ Bupati. (Fian)
