Beberapa saat setelah ditunjuk sebagai PLT Bupati Jember, Muqit Arif kabarnya bersafari ke beberapa lembaga. Senin lalu PLT Bupati Jember Muqit Arif menyambangi DPRD. Didampingi Sekkab Mirfano, PLT Bupati Muqit Arif ditemui sejumlah pimpinan Dewan. Beberapa kesepakatan dilaporkan berhasil dicapai. Rekomendasi Mendagri yang berkaitan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah serta kelanjutan pembahasan APBD adalah dua hal penting yang disebut-sebut sebagai kesepakatan berhasil dicapai. Juga ada kabar PLT Bupati Muqit Arif berkunjung ke beberapa unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Syukur kalau benar demikian. Kebekuan komunikasi bakal cair. Hubungan Eksekutif-Legislatif kembali normal. Ujungnya, penyelenggaraan pemerintahan juga bakal berjalan sebagaimana mestinya. Peraturan perundangan memang mengamanatkan seperti itu. Yang disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah. Sedang Penyelenggara Pemerintahan adalah Kepala Daerah dan DPRD. Eksekutif dan Legislatif. Gampangannya, karena APBD harus disusun, dirancang dan dibahas bersama. Ketika anggaran dieksekusi Legislatif mengawasinya agar anggaran terlaksana sesuai rencana dan terhindar dari penyelewengan serta penyalah gunaan. Lebih dari itu, tatkala pembahasan APBD lancar, kendati terlambat, Kabupaten Jember punya Perda APBD. Belanja pemerintah lebih leluasa. Orang bisa berharap pertumbuhan ekonomi bakal terdongkrak.
Syukur juga andai PLT Bupati Jember juga meretas dan menormalisasi kembali hubungan Pemerintah Daerah dan pusat. Ini juga sebuah kemestian karena se-otonom-otomnya Daerah tetap saja bagian dari NKRI. Karena itu, isunya lebih dari sekadar patuh atau tidak patuh terhadap pemerintah pusat. Ini adalah urusan semangat dan komitmen terhadap NKRI yang katanya harga mati. Tak bisa ditawar-tawar.
Syukur lagi kalau PLT Bupati mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan segenap unsur Forkopimda. Urusan Pemerintahan Daerah memang lebih dari sekadar urusan kebirokrasian. Urusan Pemerintahan Daerah adalah urusan yang menyangkut semua aspek kehidupan yang kalau boleh pinjam istilah zaman dulu disebut IPOLEKSOSBUD.
Akhirnya, yang gembira tentu bukan hanya warga. kandidat pemenang pilkada juga bakal merasakan manisnya normalisasi yang diretas PLT Bupati. Malah sangat mungkin para kandidat sejatinya sangat berkepentingan terhadap ikhtiar yang ditempuh PLT Bupati. Bupati-Wakil Bupati terpilih tenang menjalankan tugasnya karena begitu dilantik sudah ada APBD, hubungan dengan DPRD kembali mesra. Harmoni dengan Forkopimda juga terbangun. Mungkin akan ada satu dua yang bertanya. Pertanyaannya kira-kira adalah “mengapa ikhtiar itu tidak dilakukan dari dulu..?”. (Aga)
