Audiotorial “Politik APBD”

Ada yang bilang inti penyelenggaraan pemerintahan adalah anggaran. Ini dikarenakan salah satu asumsi politik adalah keterbatasan sumber. Karena terbatas, maka sumber itu harus didistribusikan dan dialokasikan sedemikian rupa sehingga memenuhi sebagian atau seluruh keinginan kelompok masyarakat. Tetapi sangat jarang distribusi dan alokasi sumber itu memenuhi dan memuasi semua kelompok masyarakat. Karena itu disana berlangsung dinamika yang antara lain meliputi pilihan-pilihan skala prioritas. Keliru dalam menetapkan skala prioritas, maka kemungkinan yang terjadi adalah tidak terwujudnya kebijakan dan program, ketimpangan sosial bahkan konflik sosial.

Begitulah, maka DPRD Jember, lewat Komisinya, yakni Komisi C, menyoroti belum kelarnya pengembalian insentif PAD oleh Bupati dan Wakil Bupati serta penggunaan anggaran penanganan Covid 19 yang anggarannya mencapai ratusan milyar rupiah. Dalam dengar pendapat dengan beberapa OPD terkait malah sempat muncul gagasan membentuk Pansus Covid 19.

Dari sisi paraturan perundangan yang menyangkut tugas, fungsi dan kewenangan Legislatif, gagasan pembentukan Pansus Covid adalah bagian dari fungsi Dewan, yakni fungsi pengawasan. Tetapi, pengawasan itu bukan bukan disengajakan dan diniatkan untuk mencari-cari kesalahan. Pengawasan itu dimaksudkan sebagai ikhtiar agar setiap sen uang Negara yang dibelanjakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Tepat jumlah dan tepat sasaran.

Momentumnya memang bersamaan dengan Pilkada. Maka untuk menghindari kesan politisasi anggaran. Ekselutif dan Legislatif hendaknya berangkat dari titik yang sama. Sama-sama berangkat dari semangat bahwa apa yang dilakukan masing-masing lembaga adalah dalam rangka memenuhi amanat undang-undang. Pada waktu yang sama kedua pihak juga sama-sama menghindari menarik dan menggoreng anggaran menjadi isu politik yang dikaitkan dengan pilkada. Legislatif benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, bukan mencari-cari kesalahan, sedang Eksekutif dengan transparan menyodorkan data autentik tentang pengelolaan dan penggunaan anggaran. Maka urusanpun selesai. (Aga)

 

Comments are closed.