Jember Hari Ini – DPRD Jember mendorong Aparat Penegak Hukum segera melakukan tindakan, terkait persoalan anggaran sejak tahun 2019 hingga 2020. Demikian disampaikan Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi.
Itqon menjelaskan, DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan sudah melaporkan persoalan anggaran kepada Aparat Penegak Hukum. Bahkan, salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengingat, APBD tahun 2019 Pemkab Jember mendapatkan opini Disclaimer. Sedangkan tahun 2020 Pemkab Jember mendapatkan opini Tidak Wajar dari BPK.
Menurut itqon, ada yang tidak wajar dalam Akuntansi dan transparansi anggaran tahun 2019 dan tahun 2020. Itqon meminta aparat penegak hukum mengusut persoalan anggaran tersebut. Bahkan, jika perlu KPK segera turun ke Jember sebab banyak uang negara yang diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga Jember tidak kembali mendapatkan opini buruk dalam pengelolaan keuangan negara dan bisa meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Fian)
