Komisi A DPRD Jember Soroti Fenomena Birokrasi dan Lemahnya Database Pemkab

Jember Hari Ini – Komisi A DPRD Jember menyoroti fenomena yang terjadi di birokrasi Pemerintahan Kabupaten Jember terkait kasus Aparatur Sipil Negara yang diputus bersalah oleh Mahkamah Agung, tetapi masih dimutasi ke jabatan baru. Namun setelah Pemkab Jember menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung, Bupati Jember Hendy Siswanto segera melakukan pemberhentian tidak dengan hormat.

Ketua Komisi A DPRD Jember, Tabroni, mengatakan, langkah yang dilakukan oleh Bupati Jember Hendy Siswanto sebenarnya sudah tepat dengan mengambil langkah pemberhentian tidak dengan hormat. Tabroni menegaskan, seharusnya Pemkab Jember lebih hati-hati dan memiliki database yang kuat terhadap seluruh ASN yang ada di Jember. Dengan mengetahui posisi database setiap ASN di Jember, Bupati Jember bisa mengambil langkah yang jelas dan menerapkan keputusan sesuai putusan. Jika ada ASN yang dinyatakan bersalah atau terlibat dalam kasus hukum. Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, jika kedepan ada kasus serupa segera untuk ditindaklanjuti dan mengkonfirmasi sumber-sumber yang ada agar tidak terulang kembali.

Menurut Thabroni, database Pemkab sangat lemah, seharusnya jika sudah ada informasi seperti itu langsung dicek dan ditunda, lalu segera mengambil langkah. (Fian)

Comments are closed.