Jember Hari Ini – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Jember, Selasa siang, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DRPD Jember. Demonstran penolak kenaikan harga BBM itu sempat menyebut pemburu rente di Indonesia masih bebas berkeliaran.
Koordinator aksi, David Rizal Firmansyah, mengatakan, berdasarkan hasil kajian bersama, kebijakan kenaikan harga BBM tidak pernah memberikan dampak positif terhadap kondisi perekonomian rakyat. Sebab, secara langsung akan berdampak terhadap naiknya harga komoditas yang lain, ujung-ujungnya rakyat menjadi korban.
Seakan-akan pemerintah tidak peduli dengan dampak kenaikan harga BBM di tengah kondisi masyarakat yang baru mencoba bangkit dari dampak pandemi Covid-19. Jika kemudian beralasan APBN defisit karena menyubsidi BBM, itu merupakan bukti Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas (BPH Migas) sebagai lembaga pengawas dan pelaksana tidak maksimal. Akibatnya, hingga saat ini banyak pemburu rente yang masih berkeliaran menikmati subsidi yang seharusnya untuk rakyat kecil. Karena itu, demonstran menolak kenaikan harga BBM. Mereka juga mendesak pemerintah pusat mengevaluasi kinerja bph migas.
Tuntutan ketiga, demonstran mendesak pemerintah pusat memberantas pemburu rente. Massa juga meminta proyek strategis nasional yang tidak berpihak kepada rakyat, serta mendesak pemerintah melakukan reformasi perpajakan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi diawali dengan orasi di bundaran DPRD Jember. Massa kemudian sempat masuk ke halaman kantor DPRD Jember. Di sana sempat terlibat aksi dorong mendorong, namun akhirnya massa berhasil dikendalikan. Massa juga sempat meminta masuk ke ruang paripurna. Namun, karena ruangan sedang dalam proses renovasi, akhirnya penandatanganan di lakukan di halaman gedung dprd jember.
Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi, menyampaikan, pihaknya menyatakan menerima dan sepakat dengan tujuh tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Sesuai permintaan demonstran agar berkas tuntutan ditandatangani seluruh fraksi, maka berkas tersebut akan disampaikan sebagaimana permintaan demonstran.
DPRD Jember juga siap membuat video saat proses penandatanganan oleh tiap-tiap fraksi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selanjutnya, DPRD Jember akan menyampaikan aspirasi Cipayung Plus Jember ke pemerintah pusat dalam waktu 2 kali 24 jam. (Rusdi)