Jember Hari Ini – Komisi B DPRD Jember menanggapi rencana Kementerian Pertanian dan Bulog terkait wacana impor beras sebanyak 500 ribu ton pada akhir tahun 2022. Rencana impor beras ini membuat petani di Jember khawatir membuat harga padi anjlok saat panen raya.
Sekretaris Komisi B DPRD Jember, David Handoko Seto, mengatakan, pada Oktober 2022, pihaknya sudah berupaya menemui Kementerian Pertanian. Dalam pertemuan tersebut, Komisi B DPRD Jember menyampaikan sejumlah rencana agar Indonesia, khususnya Jawa Timur, tidak perlu lagi impor beras.
Persoalannya, kata David, butuh tata kelola tanah dan musim tanam yang tepat agar petani mau menanam tanaman utama seperti padi. Bila sudah tertata, tentu Indonesia tidak perlu melakukan impor. David sendiri juga mengakui harga padi sering anjlok saat panen raya.
Ia berharap, Pemerintah Kabupaten Jember hadir untuk merangkul petani dan distributor pabrikan beras untuk menjamin harga tetap stabil. Apalagi, Jember juga memiliki Sistem Resi Gudang (SRG) yang berfungsi untuk menyimpan komoditas pangan. Namun, resi gudang tersebut sudah lama tidak beroperasi sejak tahun 2017.
Tidak hanya itu, David melalui Komisi B DPRD Jember, juga mendorong agar pihak asuransi yang sudah ditunjuk Pemkab Jember mau menjamin sepenuhnya komoditas pangan yang ditanam petani.
Kabar terakhir yang diterima David, pihak asuransi hanya mau memberikan asuransi kepada petani yang menanam padi. Selain itu, pihak asuransi hanya bisa memberikan layanan untuk beberapa kali musim tanam padi. David berharap, pihak asuransi bisa terus memberikan layanan dan jaminan kepada petani dan tidak hanya berlaku bagi yang menanam padi.
Harapannya, ketika gagal panen, petani bisa mendapatkan asuransi agar bisa meringankan beban. Dalam waktu dekat, Komisi B akan memanggil pihak asuransi untuk kembali mendiskusikan program asuransi tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pertanian melalui Bulog berencana melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari sejumlah negara seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar. (Ulil)