Jember Hari Ini – Ratusan petani kawasan hutan, yang tergabung dalam Serikat Tani Independen (SEKTI) Jember menggelar unjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember, Senin (20/11/2023).
Mereka menuntut agar pemerintah segera melaksanakan reformasi agraria sesuai mandat Undang-Undang serta melakukan redistribusi tanah yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Jember.
Pantauan Prosalina FM di lapangkan, usai berorasi di depan Kantor BPN, massa kemudian bergerak menggunakan berbagai kendaraan menuju kantor Pemkab Jember.
Menurut koordinator lapangan aksi SEKTI, Muasim, menyebut salah satu keluhan para petani karena tidak dilibatkan dalam penyusunan Hak Guna Usaha (HGU).
Padahal, SEKTI masuk dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023.
Dia meminta pemerintah untuk segera melaksanakan reforma agraria sesuai Perpres 62 Tahun 2023, ada kewajiban pada pemegang Hak Guna Usaha untuk melepas 25 persen dari tanah keseluruhan. Selain itu, dalam pelaksanaan reforma agraria itu tidak ditunggangi pihak luar yang tidak terkait dengan gugus tugas reforma agraria.
Dia menjelaskan, SEKTI menolak program sertifikat pekarangan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Penataan Kawasan Hutan (PTTPKH). Sebab, yang mereka inginkan adalah sertifikat diajukan sesuai mekanisme dan perundang-undangan melalui pintu reforma agraria, bukan melalui Kementerian Kehutanan.
Dia berharap segera dilakukan redistribusi tanah karena roh reforma agraria adalah redistribusi tanah kepada masyarakat.
Sementara itu di Pemkab Jember, perwakilan massa ditemui 3 pejabat Pemkab Jember, diantaranya Kepala Bakesbangpol, Sigit Akbari ,dan Kepala Satpol PP, Bambang Saputro.
Kepada perwakilan SEKTI, Kepala Bakesbangpol, Sigit Akbari, menjelaskan akan menampung aspirasi SEKTI.
Pihak SEKTI menegaskan, jika dalam waktu seminggu tidak ada tindak lanjut dari tuntutan yang di sebutkan, mereka akan melakukan aksi demonstrasi kembali dengan jumlah massa yang lebih besar. Pihaknya segera akan menyampaikan ke Bupati Jember setelah pulang dari kegiatan dinas di luar kota. (Hafit)
