Jember Hari Ini – Sejumlah Fraksi di DPRD Jember menyoroti program pembangunan Jember yang belum sepenuhnya berpihak kepada petani dan pedagang pasar tradisional.
Seperti disampaikan Juru Bicara Partai Gerindra, Hoirur Rozi, saat menyampaikan tanggapan terhadap nota pengantar terhadap Raperda APBD 2025 dalam Sidang Paripurna Kedua DPRD Jember, Selasa (19/11/2024).
Dia menjelaskan bahwa Jember dikenal sebagai wilayah pertanian yang cukup besar, namun pemerintah daerah belum berpihak kepada para petani.
Sebab, bertahun-tahun, petani tetap saja kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Jalan-jalan diperbaiki, tapi tidak mampu mengurai kemacetan. Pengelolaan bandara juga disebut belum maksimal.
Selain itu, Jember memiliki banyak potensi pariwisata, namun dinilai tidak pernah diperhatikan pengelolaannya.
Kemudian masalah pasar yang seharusnya menjadi pusat perekonomian, juga dinilai dibiarkan dengan memberlakukan retribusi yang memberatkan pedagang.
Dia menyebut, ke depan, pembangunan infrastruktur pertanian harus lebih diperhatikan. Bahkan persoalan pasar dan keluhan kenaikan retribusi pedagang hingga 200% bisa diturunkan.
Sementara Fraksi PPP, memberi catatan pelaksanaan APBD, yakni pentingnya penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU), terutama di wilayah pedesaan yang memadai untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Menurut Juru Bicara Fraksi PPP, Ahmad Ibnu Bakir, perlu adanya penambahan PJU di sejumlah titik di Kabupaten Jember. Selain itu Pemkab Jember, perlu menyediakan nomor hotline khusus untuk pengaduan terkait PJU yang mati. Dengan demikian, masalah PJU tersebut, bisa segera tertangani.
Ahmad Ibnu Bakir menambahkan, fraksinya juga mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam memperhatikan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu terkait ketersediaan blanko KTP elektronik yang menjadi permasalahan setiap tahun. (Hafit)
