Jember Hari Ini – Pada Kamis (09/01/2025), puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cinta Jember turun ke jalan untuk menyuarakan protes atas penghentian program layanan kesehatan gratis Jember Pasti Keren (JPK) sejak Januari 2025. Dalam aksinya, para demonstran mendatangi Kantor DPRD Jember, Pemkab Jember, dan Dinas Kesehatan .
Keputusan ini berdampak besar, terutama bagi warga kurang mampu yang tidak memiliki BPJS Kesehatan. Bahkan, peserta BPJS yang didaftarkan melalui program JKN pemerintah pun tidak bisa mendapat layanan karena status kepesertaan mereka dinonaktifkan akibat premi yang tidak dibayar oleh pemerintah.
Koordinator aksi, Kustiono Musri, mendesak pemerintah memberikan pernyataan resmi terkait penghentian program JPK. Ia menegaskan bahwa layanan kesehatan gratis, baik di puskesmas maupun rumah sakit pemerintah harus tetap berjalan.
Kustiono juga menerima laporan dari seorang pasien di Puskesmas Tanggul bernama Wijan yang ditolak karena status BPJS-nya tidak aktif meskipun ia sebelumnya didaftarkan oleh pemerintah.
Sementara itu, anggota komisi D DPRD Jember, Muhammad Ahmad Birbik Munajik Hayat, menyoroti bahwa penghentian layanan kesehatan JPK dan SPM terjadi atas instruksi langsung dari Bupati Jember.
Menurutnya, layanan kesehatan bagi masyarakat tidak boleh dihentikan begitu saja. Oleh karena itu, ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit penggunaan dana JPK.
Birbik juga mengkritisi data BPJS Kesehatan Jember yang dilaporkan sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98 persen. Kenyataannya, banyak warga yang status kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan karena pemerintah daerah tidak membayar premi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya di lapangan. (Hafit)
