Jember Hari Ini – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember yang telah mengusulkan sebanyak 3.378 tenaga Non-ASN kategori R4 untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Meski demikian, masih terdapat ratusan tenaga Non-ASN yang belum termasuk dalam daftar usulan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, Rabu (20/08/2025), menjelaskan, berdasarkan data, total tenaga Non-ASN kategori R4 yang tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) berjumlah 3.526 orang. Namun, hanya 3.378 yang diusulkan sehingga masih ada 148 orang yang belum masuk dalam pengajuan.
Usulan pengangkatan ini merujuk pada Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tertanggal 8 Agustus 2025. Dalam Peraturan Kemenpan-RB nomor 16 Tahun 2025, kategori tenaga honorer R4 sendiri belum diatur secara rinci. Namun, Pemkab Jember tetap menunjukkan komitmennya dengan menjaring tenaga honorer yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti proses pengusulan.
Sebagai bagian dari tahapan tersebut, ribuan tenaga Non-ASN yang lolos seleksi awal dikumpulkan di GOR PKPSO Kaliwates untuk menerima pengarahan dari Bupati Jember dan melakukan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk kesiapan dan komitmen mereka menjadi PPPK paruh waktu. Hal ini juga telah disampaikan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama Pemkab Jember.
Sementara itu, Pj Sekretaris daerah Kabupaten Jember, Jupriono, menegaskan bahwa kewenangan Pemkab Jember hanya sebatas mengusulkan nama-nama ke BKN. Adapun keputusan akhir mengenai diterima atau tidaknya tenaga Non-ASN tersebut sebagai PPPK paruh waktu sepenuhnya menjadi kewenangan BKN.
Sebelumnya, Pemkab Jember mengumpulkan sejumlah Kepala OPD beserta sebanyak 3.378 pegawai Non ASN katagori R4 untuk melakukan penandatanganan pakta integritas di GOR PKPSO Kaliwates, Rabu, (20/08/2025). (Hafit)
