Jember Hari Ini – Ketua Divisi Advokasi dan Kebijakan Publik (LBH) Advokasi Kawula Nusantara, Deviana Rizka Ramadani menyebut, selama hampir sepuluh tahun terakhir, Kabupaten Jember mengalami penyusutan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 15.244 hektare.
Kondisi ini dikhawatirkan berdampak serius terhadap perekonomian daerah, terutama menurunnya produksi pangan dan hilangnya mata pencaharian buruh tani.
Ketua Divisi Advokasi dan Kebijakan Publik dari lembaga bantuan hukum dan Advokasi Kawula Nusantara, Deviana Rizka Ramadani, pada sabtu (13/09/2025) menyampaikan bahwa sesuai Peraturan Daerah, total luas (LP2B) di Jember seharusnya mencapai 101.603 hektare. Jumlah tersebut masih sesuai hingga Tahun 2015. Namun, mulai tahun 2022, terjadi penyusutan signifikan.
Berdasarkan surat keputusan Bupati Jember Tahun 2022, luas (LP2B) menyusut hingga 15.244,40 hektare. Angka ini kembali dikonfirmasi dalam sk Bupati tahun 2024 dengan luas yang sedikit berbeda, yakni 15.244,22 hektare. Hingga tahun 2025, luas lahan tersebut belum menunjukkan perubahan.
Penyusutan ini bukan hanya persoalan Teknis atau Administrasi, tapi juga berdampak langsung terhadap Perekonomian masyarakat. Jika satu hektare lahan mampu menghasilkan 5 Ton pangan, maka kehilangan 15.244 hektare setara dengan hilangnya sekitar 76.220 ton produksi pangan.
Tak hanya itu, jika satu hektare biasanya digarap oleh 20 Buruh Tani, maka juga berdampak pada sekitar 304 buruh tani.
Sebelumnya, Serikat Akar Tani Jember bersama Komisi A dan B (DPRD) Jember telah melakukan Rapat dengar pendapat, mendesak adanya transparansi terkait penyusutan (LP2B) serta meminta penjelasan atas perbedaan Data Internal Pemkab Jember pada Tahun 2025.
Menanggapi hal ini, dalam siaran Persnya, Bupati Jember Muhammad Fawait membantah adanya Penyusutan Lahan (LP2B) selama masa kepemimpinannya. Ia bahkan mengklaim bahwa luas (LP2B) justru mengalami peningkatan. (Hafit)
