Jember Hari Ini – Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto menyoroti standar kelayakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang sudah beroperasi di Kabupaten Jember. Widarto menyebut, dari sekitar 9 dapur MBG yang sudah beroperasi, belum ada satupun memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), kemudian sertifikat soal keamanan pangan.
Hal ini disampaikan Widarto dalam Talkshow di Radio Prosalina FM yang mengangkat tema “Pengawasan MBG, dari Dapur hingga Meja Sekolah” yang berlangsung Sabtu (04/10/2025).
Dia melanjutkan, meski proses untuk melengkapi perizinan dan keamanan terus dilengkapi oleh dapur MBG, namun kata Widarto, secara regulasi program ini juga masih belum kuat.
Dia menyebut, baru ada satu Perpres dari Badan Gizi Nasional yang menjadi dasar program MBG. Sementara Perpres tentang tata kelola baru pekan ini direncanakan akan disahkan.
Dia melanjutkan, di Jember memiliki kuota pendirian dapur MBG sebanyak 220 unit. Program ini dilaunching pemerintah pusat sejak Januari 2025, dan secara bertahap dia mengatakan, fokus pengawasan tidak hanya dari segi anggaran yang secara nasional sebanyak ratusan triliun.
Tak kalah penting dari hal tersebut, yakni pengawasan untuk manajemen operasionalnya agar kasus keracunan makanan dari MBG tidak terjadi di Jember.
Seperti diketahui, MBG merupakan program nasional dari Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk memberikan Makanan Berigizi Gratis (MBG) pada anak sekolah. Program ini diharapkan bisa menjaga kualitas gizi anak didik demi mendukung tercapainya generasi emas. (AJA-Ulil)
