Jember Hari Ini – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Sunarsi Khoris, menyoroti masalah ketepatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) bagi kelompok rentan di Jember. Hal ini dia sampaikan dalam talkshow yang digelar Radio Prosalina, Sabtu (22/11/2025).
Ia menyebut, hasil pantauan Komisi D serta sejumlah aduan warga menunjukkan bahwa distribusi bansos masih jauh dari kata tepat sasaran. Sunarsi mengungkap, masih banyak warga tidak memenuhi kriteria tetapi tercatat sebagai penerima bantuan, bahkan, sebagian dinilai tergolong mampu.
Menurutnya, persoalan utama berada pada sistem pendataan yang belum sinkron antara data lapangan dan daftar penerima yang digunakan pemerintah. Ia mencontohkan, sejumlah RT/RW mengaku telah mengirimkan data terbaru, namun yang dipakai tetap data lama.
Untuk memperbaiki persoalan tersebut, Pemerintah Pusat disebut telah melakukan perombakan mekanisme pendataan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, termasuk dengan penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem baru ini menyajikan pengelompokan Desil 1–10 yang memudahkan penilaian tingkat kesejahteraan keluarga.
Sunarsi optimistis, jika DTSEN dijalankan dengan benar, penyaluran bansos dapat lebih akurat karena setiap penerima bisa diverifikasi melalui satu basis data nasional.
Ia juga menyebut presiden telah menginstruksikan percepatan proses sinkronisasi data melalui Badan Pusat Statistik (BPS) agar kedepan penyaluran bansos tidak lagi menimbulkan polemik, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Kabupaten Jember.
Apalagi, kemiskinan di Jember disebut masih nomor dua di Jawa Timur, maka sangat penting memastikan bansos tepat sasaran. Dengan DTSEN ini, walaupun masih proses di tahun 2025, dia berharap hasilnya jauh lebih baik,
Komisi D memastikan akan terus mengawal proses verifikasi hingga penyaluran agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menerima bantuan sesuai haknya. (Ulil-AJA)
