Politik & Pemerintahan Subscribe to Politik & Pemerintahan

Rapat dengar pendapat tentang mutasi pejabat Pemkab Jember menuai kritik dari sejumlah elemen masyarakat, karena hanya dihadiri Ketua Komisi A DPRD Jember, Mohammad Jufriyadi, dan anggota Komisi A DPRD, Abdul Halim.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai ruang rapat badan anggaran (banggar) senilai Rp 20 Miliar tidak bisa begitu saja direnovasi tanpa keterlibatan banggar sendiri dan badan urusan Rumah Tangga (burt) DPR. Ia menduga ada permainan Oknum Banggar dan Burt dalam proyek ini.
“saya mencurigai dan ingin menelusuri lebih lanjut jangan-jangan karena kesibukan Ketua Burt sehingga usulan dari Burt tidak terbaca karena menumpuk. sehingga banyak sisipan yang kemudian Ketua Burt tidak tahu,”tutur Pramono.
Hal ini disampaikan Pramono Anung Kepada Wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16,1,2012).

Pramono menilai sebuah proyek sebesar Rp 20 Miliar tak bisa dijalankan langsung oleh Setjen DPRtanpa lebih dulu disepakati di Banggar dan Burt DPR.
“Saya mencurigai tidak mungkin ini muncul tanpa ada kesepakatan di Burt sampai dijalankan bahkan ketua Burt-nya tidak tahu. namanya kesekjenan hanya Operator. Sehingga mungkin ada tangan-tangan yang harus dicari dan akan kita bicarakan di Rapim (Rapat Pimpinan-Red),” ungkap politikus PDIperjuangan ini.

Bahkan Burt dan Banggar DPRselama ini menjadi kunci dalam pengesahan anggaran renovasi di DPR. “kebijakan kan datang dari Burt dan Anggarannya disusun di Banggar. kesekjenan hanya menjalankan, sehingga kalau adaKerjasama Kongkalikong bisa terjadi di teman-teman Burt dan di Banggar karena memang tidak mungkin anggarannya tidak diadakan di banggar, bagaimana pun Rp 20 Miliar bukan angka yang kecil,” Paparnya.
“sehingga kalau itu Oknum ya itu harus bertanggung jawab. kita akan mencarinya dan itu tidak sulit,” tandasnya.

Wakil ketua DPR Pramono Aanung memahami protes keras rakyat, terhadap proyek ruang rapat badan anggaran DPR, senilai 20 Miliar Rupiah. menurut Pram, tugas DPRbukan merenovasi ruang rapat.

Karena itu, kata Pramono, badan urusan rumah tangga (BURT) dan banggar dpr perlu melakukan evaluasi mendasar.

Konflik tanah di Kabupaten Jember selalu diselesaikan ditataran Legislatif dan Eeksekutif, namun di masyarakat selalu masih menyisakan polemik, terutama terkait implementasi.

Menurut ketua komisi A DPRD Jember, Mohammad Jufriyadi, selalu terjadi tarik ulur antara Eksekutif,Legislatif, dan kelompok masyarakat.